KABUPATEN KEEROM WILAYAH PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA-PAPUA NEW GUINEA

Sosialisasi UU Ketenagakerjaan dan UMP Tahun 2012

Keerom, Jumat (24/2) Acara sosialisasi undang-undang ketenagakerjaan dan upah minimum propinsi (UMP) tahun 2012 bagi pengusaha dan pekerja di kabupaten keerom, yang berlangsung di Kantor Kepala Kampung Yuwanain Distrik Arso Kab Keerom.
Kegiatan ini Langsung dibuka oleh Wakil Bupati Kab Keerom Muh.Markum.SH. dalam sambutannya mengatakan, Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin  hak-hak dasar kerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan kemajuan dunia usaha.
Oleh karena itu sosialisasi undang-undang ketenagakerjaan pada pagi hari ini sangat penting dan perlu diketahui oleh kita semua, mengingat bahwa konflik atau perselisihan dibidang ketenagakerjaan seringkali disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar pekerja/buruh pada umumnya. Maka dari itu kepada pekerja dan pengusaha dituntut untuk selalu dapat melaksanakan kewajiban masing-masing serta pengertian bahwa pekerja harus berusaha untuk bekerja keras guna meningkatkan produktifitasnya dan dilain pihak pengusaha harus dapat memenuhi hak-hak pekerjanya. Dengan kata lain apa yang menjadi hak pengusaha adalah merupakan kewajiban pekerja demikian sebaliknya.
Sosialisasi undang-undang ketenagakerjaan memuat tentang hal-hal yang mendasar khususnya dalam hubungan kerja antara lain mengenai mangkir oleh pekerja, pengaturan mengenai mogok kerja, pengupahan dan perhitungan uang pesangon dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja baik secara perorangan maupun secara kolektif.
Perselisihan hubungan industrial adalah merupakan pertentangan antara pekerja atau serikat pekerja karena tidak adanya persesuaian paham dengan pengusaha mengenai syarat-syarat kerja dalam proses produksi yang kadangkala sering mengarah kepada pemutusan hubungan kerja (PHK). Kepada pelaku produksi agar pemutusan hubungan kerja (PHK) diusahakan dapat dihindari kecuali memang dalam keadaan memaksa dan  merupakan jalan terakhir sehingga pemutusan hubungan kerja itu terpaksa dilakukan, hal ini mengingat terdapat kesenjangan dalam jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lowongan kerja yang tersedia saat ini khususnya di kabupaten keerom.
Selain sosialisasi undang-undang ketenagakerjaan, akan disosialisasikan pula surat keputusan gubernur propinsi papua tentang upah minimum propinsi (UMP0 tahun 2012. Pengertian uapah minimum disini adalah upah yang terendah yang diterima oleh pekerja setiap bulan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum provinsi yaitu upah minimum yang berlaku disatu propinsi untuk seluruh kabupaten/kota. Upah minimum provinsi merupakan jaring pengaman bagi pekerja artinya bahwa upah yang diberikan kepada pekerja/buruh adalah upah yang paling terendah yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerjanya. Hal ini diupayakan agar perusahaan tidak memberikan upah/gaji menurut selera atau ketetapan dari perusahaan secara sepihak. Oleh karena itu dihimbau kepada seluruh pimpinan perusahaan untuk dapat melaksanakan penetapan upah minimum propinsi tersebut, agar dalam hubungan kerja dapat terjalin dengan baik, sehingga dapat tercipta kondisi hubungan industrial yang harmonis.
Apabila dalam pelaksanaan penerapan upah minimum propinsi dirasa berat oleh pengusaha, maka sesuai aturan perusahaan dapat melakukan penangguhan pelaksanaanya sesuai keputusan menteri tenaga kerja nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang tatacara penangguhan pelaksanaan upah minimum.
Berkaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan, maka kita tidak dapat terlepas dari program jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) yang merupakan perwujudan dari undang-undang no 3 tahun 1992 dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang perlindungan tenaga kerja dan keluarganya. Saya secara khusus meminta kepada seluruh pimpinan perusahaan agar dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja melalui progran jamsostek.
Dalam pelaksanaan jamsostek di provinsi Papua pada umumnya diperuntukkan bagi tenaga kerja yang bekerja secara tetap, tenaga kerja borongan, tenaga kerja harian lepas dan musiman, dengan tidak membeda-bedakan status pekerja, semuanya itu dapat dijangkau dengan program jamsostek. Dengan demikian apabila pengusaha mengikutsertakan pekerjanya dalam program jamsostek, jika terjadi kecelakaan kerja semuanya akan menjadi tanggungan pihak jamsostek. Tetapi sebaliknya jika perusahaan tidak mengikutsertakan pekerjanya dlam progran jamsostek, maka bila terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerjanya akan menjadi tanggungan perusahaan. (afrans)

Silahkan login/register terlebih dahulu untuk memberikan komentar anda!

Profil Kepala Daerah

Polling

Menurut anda apakah program pembangunan di kabupaten Keerom berjalan dengan baik?



 

Pemprov. Papua

Back to top