KABUPATEN KEEROM WILAYAH PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA-PAPUA NEW GUINEA

Pentingnya Penataan Administrasi Kependudukan

“Dari Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

KEEROM,- Bertempat di Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan(BP4K), diadakan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rabu (22/5).
Maka, sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006  serta Peraturan Presiden tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Penyelenggaraan dan Pelaksanaan  Administrasi Kependudukan mempunyai landasan hukum yang kuat dan pedoman teknis yang cukup lengkap, antara lain mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di tingkat kabupaten.
Wakil Bupati Keerom, Muh. Markum, SH, ketika membuka kegiatan ini dalam sambutannya mengatakan, dengan hadirnya UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan langkah awal yang penting bagi negara dalam melakukan penertiban terhadap dokumen kependudukan dan pembangunan berbasis kependudukan.
Secara tegas kata Markum, “Kita tidak menginginkan tindakan memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu maupun ganda, dapat mengancam kehidupan keamanan negara, sebab keberadaan kepemilikan KTP ganda sarat penyalahgunaanya.”
KTP ganda juga kerap digunakan untuk penggelembungan suara pada pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah. Oleh sebab itu, penduduk hanya diperbolekan memiliki satu buah KTP sesuai UU tahun 2006 pada Pasal 62 ayat 1 dan Pasal 97, yang memberikan sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda sebesar 25 juta rupiah kepada yang memiliki lebih dari satu buah KTP.
Kartu Tanda Penduduk memiliki arti penting dan sangat erat dengan kehidupan sehari-hari, tidak hanya sekedar sebagai alat bukti diri penduduk, tetapi juga sebagai dasar bagi pembentukan basis data kependudukan yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan, pemilu, pembinaan tenaga kerja, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan keamanan negara.
Maka dari fenomena itu, tercipta penerapan e-KTP yang merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal kepada setiap penduduk. Penerapan e-KTP merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk. Penyerapan e-KTP diproteksikan dapat mencegah dan menutup peluang adanya kepemilikan KTP ganda maupun pemalsuan KTP dan KK, karena menyimpan informasi pemiliknya dengan ciri-ciri fisik yang sulit diubah atau dikenal dengan istilah biometrik dalam hal ini adalah sidik jari. Kriteria sidik jari yang tidak pernah diubah dan tidak ada dua type sidik jari yang sama, menjadi pertimbangan mengapa biometrik tersebut dipilih untuk digunakan dalam pembuatan e-KTP.
Ditegaskannya lagi, bahwa penataan administrasi kependudukan sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, karena tertibnya administrasi kependudukan dapat mendukung terselenggaranya sistem perencanaan pembangunan secara akurat di kabupaten Keerom.
Ia berharap, kegiatan ini bukan hanya sekedar pertemuan biasa, namun perlu dimanfaatkan dengan baik dan jelas, sehingga benar-benar dipahami untuk membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penataan penertiban administrasi kependudukan secara terpadu untuk menghasilkan data yang akurat dan berkelanjutan serta dapat bertanggung jawab dalam rangka penerapan KTP Elektronik. Pungkasnya. (afrans)

Silahkan login/register terlebih dahulu untuk memberikan komentar anda!

Profil Kepala Daerah

Polling

Menurut anda apakah program pembangunan di kabupaten Keerom berjalan dengan baik?



 

Pemprov. Papua

Back to top